Torajachannel.com, Makale–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Toraja resmi memulai langkah pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini ditandai dengan digelarnya Rapat Kerja (Raker) perdana Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tana Toraja tahun anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi I, Lantai II Gedung DPRD Tana Toraja pada Senin (6/4/2026) tersebut, secara resmi menetapkan struktur kepemimpinan Pansus untuk mengawal evaluasi anggaran setahun terakhir.
Berikut poin-poin penting dari pembentukan Pansus LKPJ Tana Toraja:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
1. Yusuf Pangarooan Pimpin Pansus
Dalam rapat perdana tersebut, politisi dari Partai Nasdem, Yusuf Pangarooan, ditetapkan sebagai Ketua Pansus LKPJ Bupati Tana Toraja tahun 2025. Ia akan memimpin jalannya evaluasi mendalam terhadap capaian program yang telah dijalankan eksekutif.
2. Komposisi Lintas Partai
Rapat kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tana Toraja, Drs. Kendek Rante (Golkar), didampingi Wakil Ketua Leonardus Tallupadang (Gerindra). Adapun anggota Pansus terdiri dari keterwakilan berbagai fraksi, antara lain:
- Kristian Talebong (PDIP)
- William Martono (Demokrat)
- Julius Paturu (Perindo)
- Sinai (Nasdem)
- Frans Sandakila (Golkar)
- Yul Purwanto (Gerindra)
- Marthen Tarukbua (Gerindra)
3. Bukan Sekadar Urusan Administratif
Ketua DPRD Tana Toraja, Drs. Kendek Rante, menegaskan bahwa LKPJ ini bukan hanya kegiatan rutin tahunan untuk memenuhi syarat administrasi.
“Kita akan melakukan pendalaman terhadap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait karena LKPJ ini bukan sekadar kegiatan administratif semata, melainkan bentuk pengawasan penggunaan anggaran, capaian, dan kesesuaian program,” tegas Kendek Rante.
4. Fokus pada Penurunan Kemiskinan
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Tana Toraja, Leonardus Tallupadang, menyebutkan bahwa fokus utama pembahasan LKPJ kali ini mencakup indikator ekonomi makro yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Fokus utama pembahasan mencakup capaian indikator makro seperti penurunan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, serta efektivitas realisasi anggaran, dengan target rekomendasi konstruktif untuk perbaikan kebijakan ke depan,” tutur pria yang akrab disapa Leo Tallupadang tersebut.
Saat ini, Pansus tengah menyusun jadwal pembahasan dan menentukan OPD mana saja yang akan dipanggil untuk memberikan keterangan lebih lanjut selama proses evaluasi berlangsung.
