Torajachannel.com, Tana Toraja— Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tana Toraja laksanakan Bimbingan Teknis Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Sistem Pengelolahan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Senin (15/8/2022).
Kegiatan yang di hadiri ratusan peserta dari berbagai utusan OPD, Rumah Sakit ,PDAM, Bawaslu, BNNK, Hingga Kecamatan mengangkat tema “Urgensi Pelayanan dan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Pemerintahan Kabupaten Tana Toraja”
Dalam laporannya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Toraja, Berthy Mangontan mengatakan, tujuan bimbingan teknis Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Sistem Pengelolahan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai pengelolah informasi dan dokumentasi untuk kepentingan keterbukaan informasi publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis menjunjung tinggi kedaulatan rakyat bertujuan mewujudkan good governance dan telah diatur Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai produk hukum Indonesia,” Tutur Berthy”
Sementara, Wakil Bupati Tana Toraja, dr Zadrak Tombeg yang hadir membuka bimtek tersebut mengatakan sekarang ini teknologi berkembang pesat sehingga ia berharap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tana Toraja tidak gagap teknologi (Gaptek).
“Bimtek ini sangat luar biasa dan memang harus dilaksanakan, mengingat perkembangan teknologi saat ini sangat pesat dan sangat berpengaruh pada pekerjaan, oleh sebab itu kita harus memanfaatkannya. sehingga saya berharap pascah bimtek ini tidak ada lagi pejabat daerah Kabupaten Tana Toraja gagap teknologi (Gaptek), kalau sekarang belum bisa, maka teruslah belajar ” Kata Wakil Bupati, dr. Zadrak”
Lebih lanjut, Wakil Bupati juga menghimbau kepada ASN bahwa dengan adanya modern ini, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat daerah dapat di dokumentasikan.
“Harus ada dokumentasi, jangan sampai kita capek-capek kerja tapi karena tidak ada dokumentasi sehingga masyarakat mempertanyakan, dan biar juga ada dokumentasi kalau tidak di masukkan ke sistem sama aja nol “Lanjut Wakil Bupati”
